penafsiran hukum pidana. 85. penafsiran hukum pidana

Dalam hukum pidana hanya ada penafsiran otentik. Setiap undang –undang tertulis seperti halnya undang – undang pidana memerlukan suatu. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata. penafsiran dalam hukum pidana untuk mengatasi ketidaklengkapan peraturan. H. Menurut Soedarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2: 1. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang. Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang (Susanto) | 91 Isu hukum yang diangkat penulis adalah bentuk penafsiran asas kemanfaatan dalam putusan hakim yang diwujudkan guna memfasilitasi asset recovery korban (penggugat) tindak pidana pencucian uang dengan studi kasus Putusan Nomor. Metode PenelitianPenafsiran UU narkotika menggunakan hukum pidana, akan menuai salah kaprah yang menyebabkan Indonesia tanpa disadari sejak satu dasawarsa yang lalu memasuki darurat narkotika. Topo Santoso, S. I Nyoman Nurjaya, “Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum, Judge-Made-Law: Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. A. Terdapat suatu kesalahan dari pelaku; 3. 6 Putusan Pengadilan Negeri. macam - macam penafsiran dalam hukum pidana Macam- macam penafsiran dalam hukum pidana: 1. Pelajaran Hukum Pidana. PENUTUP. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, dengan menyebutkan. com Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Teori Pemidanaan Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana. Hal ini dijelaskan dalam sebuah tulisan berjudul Pengertian “Penjara dan/atau Denda” dalam laman resmi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). pengetian penafsiran hukum Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. PIHPHI PERTEMUAN 3,4. Adami Chazawi, SH. 1. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban. Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas lex specialis derogat legi generali , sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Metode Gramatikal. Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia) Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Bekerja sama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta dan East West Center. 13Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama, (Bandung: CV. SH, Pembelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas,. Kata "meninggalkan" dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti "menelantarkan". Penafsiran analogi sangat erat hubungannya dengan penguraian pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). 6Adami Chazawi, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 19. Aliran ini dianut oleh negara-negara Germania pada abad sembilan belas. Penafsiran dalam Hukum Pidana 122 K. Secara perdata, jual beli yang telah dilakukan tersebut bisa dibatalkan dan digugat ke pengadilan. Juga. A. Penyalahgunaan. Tugas Pengantar Hukum Pajak. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT. Kn. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. February 25, 2014. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. Selain bisa merujuk pada KUHP, karena ini mengenai. Penemuan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum dalam arti sempit adalah: " suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ". Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Raja Grafindo Persada, Jakarta Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Jakarta: Rajawali Pers. id). 2. 1. penafsiran hakim yang digunakan dalam menafsirkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penafsiran menurut bahasa (Gramatikal) dan penafsiran Ekstensif. Jakarta: PT. sebagai penafsiran hukum. tidak ada dalam hukum pidana. T. 4177. Dr. (Ishaq, 2008 : 255). , Hlm. Peranan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia A. hlm. Hiariej dalam artikelnya yang berjudul "Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas" menyatakan bahwa ada 3 (tiga) golongan diantara para ahli hukum pidana dalam menyikapi analogi dalam hukum pidana (Hiariej, 2009: 73-82) sebagaimana di bawah ini, yakni : Golongan pertama berisi ahli. A. F. Penafsiran Antisipatif atau Futuristik Menurut buku (Sudikno Mertokusumo,1986: 62) penfsiran Antisipatif atau Futuristik adalah penafsiran yang menggunakan rancangan undang-undang yang berlaku. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi. Muhammad Aris Saputra. 35, 37, 306 s). Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Bab II - Pidana 3. Hal ini seringkali digunakan sebagai metode dalam memutus perkara di MK. Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukkannya. 21107/pamator. 1. b. pemahaman bangunan Hukum Pidana secara lebih luas, baik Hukum Pidana materiil maupun Hukum Pidana formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Pentingnya Penafsiran undnag-undang Pidana. See Full PDFDownload PDF. Sementara masyarakat bersifat dinamis,sehingga hukum tertulis terlihat kaku dan belum bisa menciptakan keadilan bila tanpa. Beberapa pakar yakni ahli medis dan ahli hukum menyatakan terdapat dampak yang kompleks terhadap. H. [a] Peraturan per. Pengertian hukum pidana. Ada 2 jenis pelanggalan dalam hukum pidana, adalah: Pelanggaran Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. " Maka jika ditafsirkan secara a contrario, seseorang yang berusia 16 tahun. memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah. 7Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. ”. Diposting oleh cuma orang biasa di 10:28 PM. Hukum Pidana Indonesia, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal 8. Baca juga: 200 Korban Gugat Perdata Dua Broker DNA Pro Senilai Rp 420 Miliar. Penafsiran dengan menelaah rumusan pasal dari sudut tata bahasa tidak banyak membantu, karena pembentuk undang-undang menggunakan kaedah-kaedah bahasa yang dirasakan cocok untuk kepentingan politik pada saat itu, tanpa mempertimbangkan apakah dengan demikian pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang tersebut memahami. Di sisi lain, dalam bidang hukum tata negara penafsiran yang dapat disebut penafisran oleh hakim (judicial interpretation) ini dapat. 1 Definisi Penafsiran. Penerbit P. Penafsiran Secara Analogis; Penafsiran secara analogis pada dasarnya tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan undang-undang pidana. Dalam. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Penafsiran penambah penafsiran tambahan terhadap. 101. Tinjauan Umum Terkait Penafsiran 1. A. 48 Tahun 2009: Pasal 28 UU No. Penafsiran hukum terdiri dari : Penafsiran Gramatikal Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Pada interpretasi, merupakan penafsiran terhadap teks Undang-Undang 24Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 52. S. aturan hukum pidana tidak berlaku surut, 3. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana , Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas / Adami Chazawi . Titik inilah yang membuat perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini dianut di Indonesia. Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. Diskursus hukum mengenal banyak sekali jenis penafsiran hukum melalui suatu interpretasi hukum. Perihal keberlakuan hukum yang hidup dalam hukum pidana memang masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum Indonesia. Dalam perkara ini Mahkamah Agung melakukan penghalusan hukum (rechtsvervijning). id). N. f (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang. Universitas Surabaya. Gramatikal. H. Dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (interpretatie) karena ha-hal sebagai berikut : Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Jangan lewatkan. A. Rajawali Pers. S. Pasal 84 (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Aturan hukum pidana ini menggantikan aturan sebelumnya yang merupakan warisan era kolonial. Skripsi ini menemukan bahwa penerapan analogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteks struktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memiliki. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Hakim Mengenai Syarat Sahnya Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 0317/Pdt. Salam Yuridis. PENAFSIRAN HUKUM PROgRESIF DALAM PERKARA PIDANA. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penafsiran kata penghubung “dan/atau” dalam pasal tentang ketentuan pidana. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan. APA Citation Adami Chazawi. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi. , sh . Terkait dengan penggunaan penafsiran hukum sebagai upaya penemuan hukum secara progresif, hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang merupakan norma yang. melakukan perbuatan pidana. Pengertian Penafsiran Hukum. Hukum Pidana 6. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Menurut gambaran teori tedapat unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu suatu kelakuan yang : 1). Penafsiran menurut sejarah hukum. Sementara itu hukum perdata hanya memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi. Hakim A menganggap kegadisan sama dengan barang sebagaimana dalam KUHP yaitu. Novianto E-mail: [email protected]). Hukum tertulis tidak begitu mudah mengikuti arus perkembangan zaman dan kemajua masyarakat sehingga bersifat kaku. TEMPO. Judul : Hukum Pidana 2. Penafsiran autentik (resmi), ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk UU, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal, misalnya Pasal 98 KUHP : arti waktu ”malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Pasal 101 KUHP: “ternak” berarti hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi. Perkembangan tersebut adalah. PENAFSIRAN HUKUM PROgRESIF DALAM PERKARA PIDANA. Penerapan analogi dalam hukum pidana Indonesia: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. diadakan karena pelanggar bersalah. Tulisan tersebut memberikan dua contoh. penafsiran dalampenafsiran dalam hukum pidanahukum pidana 2 . Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana 483 hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut. 1. Model Perumusan Sifat Melawan Hukum dalam Undang-Undang 145 O. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatanperdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk. Label: hukum pidana. Rangkuman. ‘melawan hukum’ sebagai salah satu unsurnya. Dewi, Sri Dewi Rahayu, dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim. peradilan pidana Indonesia para Hakim dalam melakukan penafsiran atas suatu tindak pidana menggunakan kedua fungsi melawan hukum tersebut. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis. Unsur-Unsur Hukum dalam Pengaturan Pidana Internasional Unsur-unsur hukum pengaturan pidana internasional menurut (Atmasasmita, 2000) mengatakan bahwa ada satu unsur pokok yang membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana internasional atau bukan, yaitu bahwa tindakan tersebut harus mengandung unsur transnasional atauKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 WJS. Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. Berbagai metode itu antara lain : (i) penafsiran hukum yang sudah dikenal antara lain penafsiran gramatikal yang menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Surabaya: Usaha Nasional. Memang dalam praktik sedikit sulit untuk membedakan antara kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan kerugian akibat wanprestasi dalam malpraktik kedokteran. Pandangan Badan Peradilan Indonesia Tentang Sifat Melawan Hukum 153 Batasan & Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana. , dalam penjelasannya mengenai Pasal 362 KUHP, pada bukunya yang berjudul Tindak Pidana. Raja Grafindo Persada, hlm. Hermeneutika berbeda dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Mengenai penafsiran Hukum inipun mempunyai metode penafsiran antara lain : Metode interpretasi menurut bahasa. Mengetahui Pengertian Penafsiran Hukum 2. Download file PDFRead file. Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembanganPerspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba. 1, Juni 2017 | 267 PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Kurnia Dewi Anggraeny (Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Meraih Sarjana Hukum (S. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Hukum Pidana Prof. H. Lamintang, P.